ARTIKELPEMBACA

Countdown Pilkada Kota Metro

close
banner iklan melayang

Oleh : Dr. As’ad Muzzammil

Mantan Ketua KPU Bandar Lampung/Akademisi IAIN Metro

HINGAR bingar Pemilu Presiden Amerika Serikat yang beberapa hari belakang mewarnai jagad pemberitaan politik tanah air, menimbulkan sejumput asa dan optimisme. Bahwa pemilu yang digelar di tangah Pandemi, tidak menyurutkan minat warga AS untuk berpatisipasi aktif dalam even politik ini. Terbukti, antusisme warga di sana, menjadikan Pilpres kali ini menjadi momen yang paling menarik dan dramatis sepanjang sejarah Amerika Serikat, karena biasanya dalam hitungan jam hasilnya bisa diketahui publik, namun kali ini pemenang baru bisa diketahui last minutes dan memakan waktu berhari-hari. Lalu bagaimana dengan Pilkada Kota Metro?
Kilas balik Demokrasi di Indonesia.
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005, merupakan amanat Konstitusi untuk menjamin pengejawetahan kedaulatan rakyat. Dalam perjalanannya, banyak catatan yang ditorehkan terkait carut marut pelaksanaan pilkada langsung. Harian Kompas misalnya, mempublikasikan hasil riset mengenai dampak negatif yang timbul selama pelaksanaan pilkada langsung tahun 2017. Di antaranya, terjadinya kasus-kasus kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa, biaya tinggi yang memberatkan APBN/APBD, menyuburkan money politics, konflik horizontal di tengah masyarakat, hingga banyaknya kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi serta berkembangnya politik dinasti.
Akibat dampak -yang hanya dinilai buruknya saja- dari pelaksanaan pilkada langsung itu, sempat terbangun kesepakatan untuk mengembalikan pelaksanaan pilkada melalui keterwakilan DPRD dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun melalui masukan pelbagai elemen masyarakat dan civil society, akhirnya terbitlah PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa mekanisme pilkada langsung adalah pilihan utama di alam demokrasi. Tentu dengan catatan di sana sini.
Salah satu catatan yang tersisa hingga saat ini adalah, maraknya politik uang atau money politics. Money politics atau politik uang menjadi tidak terhindarkan antara lain disebabkan karena besarnya cost yang harus ditanggung kandidat dalam mendapatkan rekomendasi partai politik di tingkat Pusat. Otoritas penuh yang dimiliki pengurus parpol di tingkat pusat dalam merekomendasikan calon yang diusung dalam Pilkada di daerah-daerah seringkali membuka ruang gelap lobi-lobi tingkat tinggi yang jauh dari asas transparansi. Lalu, pada tataran praktis, masih banyak kandidat yang –akibat persaingan yang liberal dan cenderung pragmatis–tidak lagi mengedepankan visi, misi, dan program dalam menggaet suara rakyat, melainkan justru memanfaatkan sikap apatisme warga dan mengkonversinya dengan pendekatan transaksional.
Kompleksitas persoalan pilkada makin bertambah dengan maraknya kampanye hitam (black campaign), problem netralitas birokrasi, serta kualitas dan netralitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Pada sisi lain, kualitas demokrasi lokal sangat tergantung pada tiga aspek utama yaitu Pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya, peserta pemilihan yang mendapatkan ruang politiknya, serta penyelenggara pemilihan yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis. (Adrian, 2020). Terkait hak warga untuk memilih misalnya, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), berdasarkan pengalaman penulis selama berkecimpung langsung dalam dunia kepemiluan, merupakan persoalan laten, pelik, dan klasik. Seringkali ruang partisipasi yang sudah dibuka seluas-luasnya oleh KPU, baru dimanfaatkan masyarakat di detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan pilkada. Protes dan sanggahan baru dilakukan justru setelah DPT ditetapkan. Sehingga jaminan atas hak kontitusional masyarakat acapkali harus terhambat oleh persoalan administrasi.
Pada bagian lain, maraknya kampanye hitam dan disinformasi yang terjadi tidak luput akibat membanjirnya informasi di pelbagai saluran media termasuk sosial media (sosmed) yang tidak cepat dicounter. Ibarat panggung, arus informasi yang tak terbatas dan tanpa sekat tersebut menyebabkan paradoks di tengah masyarakat. Manakah informasi yang sebenarnya? Di sinilah, penyelenggara pemilu seharusnya mampu memainkan peranannya dengan melakukan diseminasi informasi yang terverifikasi, aktual, dan terpercaya. Masyarakat harus diedukasi bahwa penyebaran informasi hoaks dan apalagi berupa kampanye hitam tidak hanya berpotensi melanggar larangan kampanye, UU ITE dan hukum positif lainnya tetapi pada bagian lain justru merusak iklim dan esensi demokrasi serta pada gilirannya hanya akan merugikan calon itu sendiri. Panggung informasi Pilkada mestinya memang menjadi concern penyelenggara dengan cara membuka seluas-luasnya informasi publik (open data) yang dimilikinya sehingga dapat mencounter arus informasi yang banyak menyebar tanpa verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Dalam konteks ini panggung informasi wajib direbut dan dikuasai Penyelenggara, bukan malah sebaliknya di mana –dalam banyak case– Penyelenggara yang justru ikut dalam tarian gendang penebar informasi-informasi yang menyesatkan.

TANTANGAN PILKADA KOTA METRO DI TENGAH PANDEMI
Pada tahun 2020 ini –tepatnya tanggal 9 Desember nanti– terdapat kurang lebih 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia yang akan melakukan Pilkada, salah satunya adalah Kota Metro. Dikutip dari situs https://kpu-metrokota.go.id/ terdapat empat pasang calon yang ikut berkontestasi dalam pilkada kali ini yaitu pasangan nomor urut satu Wahdi-Qomaruzzaman, yang maju melalui jalur perseorangan, pasangan nomor urut dua Ahmad Mufti Salim-Saleh Chandra yang disokong Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem. Lalu pasangan nomor urut tiga Amphian Bustami-Rudy Santoso, yang diusung Partai Golkar, PAN, dan PKB serta pasangan nomor urut empat Anna Morinda-Fritz Ahmad Nuzir yang didukung PDIP dan Partai Demokrat.
Pelaksanaan Pilkada di tangah Pandemi ini sejak awal memang menimbulkan pro dan kontra serta penolakan yang luas dari lapisan masyarakat. Timbul kekhawatiran yang besar bahwa Pilkada serentak hanya akan memperburuk dampak Pandemi serta menimbulkan cluster baru. Bahkan NU dan Muhammadiyah pun termasuk di antara dua ormas bersar yang merekomendasikan ditundanya pilkada serentak tahun ini. Namun demikian, Pemerintah bersama DPR dan KPU akhirnya memutuskan Pilkada tetap berlangsung dengan merevisi beberapa aturan dan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat dalam setiap tahapan tersisa.
Kota Metro sendiri berdasarkan data https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/, adalah beberapa Kabupaten/Kota di Porpinsi Lampung yang berstatus zona orange. Dengan kata lain, Pilkada kali ini dilaksanakan dalam keadaan yang tidak normal, atau dibawah bayang-bayang Pandemi yang sampai hari ini masih belum terkendali. Namun demikian, dengan meminjam teori SWOT-nya Albert Humphrey, yang dalam banyak hal biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis dan strategi perusahaan– Pilkada serentak tahun 2020 bisa dibaca dengan pendekatan 4 faktor utama ; sebagai kekuatan (strengths), momen mengatasi kelemahan (weaknesess), kesempatan menemukan peluang (opportunities) dan strategi menghadapi beragam ancaman (Threats). Yaitu menjamin keberlangsungan iklim dan esensi demokrasi, sekaligus pada saat bersamaan menjadikannya sebagai momentum kesadaran bersama untuk menanggulangi Pandemi Cobid19 dengan cara mensosialisasikan secara massif pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam setiap aspek kehidupan. Pada momentum inilah dibutuhkan calon pemimpin yang mampu menawarkan konsep-konsep penanganan dampak pada saat dan pasca Pandemi, tidak hanya pada sektor kesehatan an sich melainkan juga sektor-sektor terkait terutama sosial, ekonomi dan politik.
Belajar dari Pilpres Amerika Serikat di atas, terbuka lebar kesempatan bagi KPU dan jajarannya untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi dengan cara tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat pada satu sisi, dengan tidak menegasikan pentingnya pelaksanaan pilkada sesuai regulasi. Salah satunya dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kampanye berupa money politics dan kampanye hitam (black campaign). Bukan sekedar dengan mengkampanyekan narasi “Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 187A ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada., tetapi lebih kepada pendidikan politik bahwa Pilkada ini adalah –sekali lagi—momentum untuk mencari dan memilih pemimpin yang legitimate di tengah Pandemi. Saatnya menyadarkan warga Kota Metro untuk lebih menyimak program masing-masing kandidat dibanding bersikap apatis.
Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Pilkada Kota Metro akan diukur dengan dua indikator utama : tingkat partisipasi yang tinggi dan keberhasilan menanggulangi dampak covid19 dengan tidak terciptanya cluster baru pasca Pilkada. Untuk itu, Penyelenggara harus mencurahkan segenap effortnya untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil di tengah keadaan dan situasi yang tidak normal. Kejujuran dan keadilan akan tumbuh dengan sendirinya jika semua informasi disajikan secara terbuka, pelanggaran ditangani sebagaimana mestinya dan hak warga untuk memilih terjamin tanpa intervensi dan intimidasi dalam bentuk apapun. Dalam spektrum yang lebih luas, diharapkan tanggal 9 Desember nanti akan menjadi momen kontribusi demokrasi atas Pandemi melalui Pilkada yang demokratis dengan terpilihnya satu dari empat pasangan calon walikota dan wakil walikota putra-putri terbaik Kota Metro. Yaitu Pemimpin yang peduli covid, peduli warga dan peduli demokrasi. Salam.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Jangan Biasakan Copy Paste Bro !!! Gua Tau Lu...
Close
Close