NEWS

Tok !!! Sah UU TPKS, RPA Siap Kawal Implementasi Perlindungan Korban

RADARMETRO.ID – Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), sah diketok menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR RI, Selasa, 12 April 2022 setelah sebelumnya RUU TPKS mengalami penolakan sebelum menjadi UU TPKS.

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU menjadi kabar gembira bagi para pegiat perempuan dan anak di Seluruh Indonesia, termasuk para korban yang selama ini tidak pernah mendapatkan ruang aman dan payung hukum yang jelas dalam proses pelaporan sampai penyidikan.

“Payung hukum yang ada memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan,” ujar Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Lampung Enny Puji Lestari kepada radarmetro.id saat dimintai pandangan, Rabu (13/4/2022).

Perempuan yang akrab disapa Enny atau eni, membeberkan peran serta aktivis perempuan di Lampung dalam mendorong pengesahan UU TPKS. Berawal dari gerakan pendidikan melalui Workshop TPKS, selanjutnya melakukan konsolidasi di berbagai elemen pemerhati perempuan dan anak, sampai dengan gerakan audiensi di DPRD Provinsi Lampung untuk mendorong DPR RI guna mengesankan RUU TPKS menjadi UU TPKS.

“Sebelum disahkannya RUU TPKS, berbagai kami (RPA) bersama pegiat perempuan ikut menyuarakan secara aktif agar wakil rakyat di Senayan bisa mengesahkannnya menjadi UU. Di Lampung misalnya, Rumah Perempuan dan Anak (RPA) juga mendorong kebijakan dalam bentuk kegiatan Workshop Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya RPA juga melakukan konsolidasi dengan organisasi yang konsen pada isu gerakan perempuan dan perlindungan anak, yang juga menginisiasi dan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam hal mendorong RUU TPKS disahkannya menjadi UU TPKS,” paparnya.

Lanjutnya, Enny menganggap adanya UU TPKS sebagai sikap responsive negara dalam menangani masalah kekerasan seksual sesuai dengan pasal-pasal yang ada.

“Hal ini merupakan bentuk responsive negara terhadap kebutuhan akan adanya UU TPKS, dimana terdapat sembilan jenis kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual serta kekerasan seksual berbasis elektronik, yang diatur dalam pasal (4),” tambahnya.

RPA Provinsi Lampung di bawah kepemimpinannya, siap mengawal implementasi UU TPKS bersama dengan Pemerintah Daerah untuk meminimalisir angka kekerasan seksual di Povinsi Lampung. Kedepannya RPA juga berkomitmen mengkawal isu-isu tentang perempuan dan anak terutama kekerasan seksual.

“Kepedulian RPA untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak menjadi sangat penting bagi pergerakan perempuan dan anak di Provinsi Lampung,” tegasnya.

Enny melanjutkan, di tahun 2022, RPA bekerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, dalam rangka pencegahan atas potensi kekerasan dan juga perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

“RPA siap bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam implementasi UU TPKS,” pungkasnya.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button