NEWS

Telah Bekerja Minimal 1 Tahun, Tenaga Honorer Dikabarkan Dapat Ikut Seleksi P3K

RADARMETRO.ID – Pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Metro harap-harap cemas. Itu menyusul pengaturan dapat diikut sertakan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat minimal telah bekerja selama 1 tahun.

Dikonfirmasi awak media, Sekda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo membenarkan adanya aturan tersebut. Ia mengaku telah menyerahkan surat edaran tersebut ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk ditindaklanjuti.

“Iya, sekarang BKPSDM sedang mempelajari. Karena bunyi diatasnya data yang sudah masuk di BKN. Tapi dibawahnya ada itu (sudah bekerja minimal 1 tahun, red),” terangnya, Rabu (10/8/2022).

Menurutnya, untuk saat ini pihaknya tengah mempersiapkan wacana P3K. Menurutnya, untuk saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan tenaga honorer. “Saat ini sedang sedang dikerjakan oleh BKPSDM. Pendataannya langsung oleh BKPSDM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Welly Adiwantra, mengaku akan mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, untuk saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan tenaga honorer.

“Kami hanya menunggu dan menjalankan saja sesuai surat tersebut. Sebenernya pusat sudah punya database pegawai kita yang ada di daerah. Kita hanya untuk pembanding saja,” katanya.

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor : B/1511/M.SM.01.00/2022, tertanggal 22 Juli 2022. Isinya tentang pendataan tenaga Non ASN di lingkungan instansi Pemerintah.

Surat edaran tersebut juga telah ditindaklanjut dengan surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tertanggal 31 Mei 2022. Yakni tentang hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian. Diantaranya PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023.

Dalam hal ini, Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus sebagai Non-ASN sesuai dengan Pasal 99 ayat 2. Isinya menyebutkan bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Adapun bagi pegawai Non-ASN tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.

Kemudian, telah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Lalu, telah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Lalu, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.(ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button