NEWS

Soal Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, BKPSDM Data Jumlah Pegawai Metro

RADARMETRO.ID – Pemerintah Kota Metro melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali mendata pegawai honorer di Bumi Sai Wawai. Ini menyusul dikeluarkannya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengenai penghapusan kepegawaian non ASN dan P3K.

Dikonfirmasi awak media, Sekertaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Sutikno menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempelajari aturan yang diturunkan oleh kementerian tersebut. Terlebih untuk di Kota Metro ada sebanyak 1.800 tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat.

“Nanti kami pelajari dulu dan akan buat laporan ke pimpinan terkait dengan kebijakan. Kalau untuk jumlah pegawai honorer lebih kurang ada 1.800 honorer,” terangnya, Senin (20/6/2022.

Ia mengaku, telah mendengar wacana penghapusan tenaga honorer tersebut. Meski demikian pihaknya mengaku belum menerima surat resmi mengenai hal tersebut. “Kalau wacana ini sudah dengar. Tapi untuk surat resmi kami memang belum tahu kalau itu ada intruksi,” katanya.

Meski demikian, kata Sutikno, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan jumlah tenaga honorer tersebut. Terlebih mengenai aturan tersebut juga tetap mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

“Sampai saat ini kami baru memperkuat pendataan, supaya bila nanti diperlukan kita sudah memiliki informasi cukup. Pendataan itu mulai dari jumlahnya dan nama-namanya yang masih aktif, kan banyak itu 1.800 honorer,” paparnya.

Ia juga menambahkan, bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut juga akan diikuti oleh daerah. Pihaknya juga siap melaksanakan aturan yang telah ditetapkan.

“Tentunya kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah ya nanti harus menjadi kebijakan daerah. Karena apapun yang diputuskan oleh pimpinan daerah tentu kita selaku pembantu pimpinan akan siap melaksanakan setiap kebijakannya,” takasnya.

Diketahui, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan surat bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam surat tersebut tertulis para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus jenis kepegawaian kecuali PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing. Selain itu, dalam surat tersebut juga diminta tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. (ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button