NEWS

Soal Peredaran Miras, Pemkot Metro Kaji Aturan Terbaru

RADARMETRO.ID – Pemerintah Kota Metro kembali akan mengkaji peraturan daerah (Perda) terkait penjualan minuman keras (Miras). Ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur peredaran miras.

“Kita kan ada aturan itu sudah agak lama, tapi kemudian sudah ada aturan-aturan terbaru. Seperti Perpres dan Permendag Nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan keenam Permendag Nomor 20 tahun 2014. Yakni berisi tentang pengendalian, pengawasan, terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol,” terang Asisten II Setda Kota Metro, Yerri Ehwan, Selasa (27/9/2022).

Menurutnya, pihaknya akan terlebih dahulu mendalami aturan tersebut. Sehingga nanti dengan pemahaman yang sama bersama Satpol PP dan Dinas Perdagangan pihaknya akan segera mengambil langkah.

“Dengan dasar aturan itu kita akan melihat yang ada di lapangan prakteknya seperti apa. Apakah memang tidak sesuai atau memang sudah sesuai. Manakala nanti ditemukan belum ada kesesuaian praktek di lapangan, nanti kita akan komunikasikan dengan pelaku usaha,” ungkapnya.

Menurutnya, pendalaman aturan tersebut dilakukan untuk jenis miras yang boleh dijual secara eceran maupun dikonsumsi langsung. Karena di dalam aturan disebutkan bagi pelaku usaha yang menjual eceran dilarang untuk dikonsumsi di tempat.

“Termasuk boleh diminum di tempat, itu yang kita pelajari. Kemudian kategori jenis-jenis minuman beralkohol yang boleh dijual oleh pelaku usaha,” katanya.

Ia mengaku pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah menyikapi masalah penjualan miras tersebut. Pihaknya juga akan melakukan konsultasi bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kita lihat apakah mereka memperjualan belikan itu sudah mengacu aturan yang baru. Jangan sampai kita pakai aturan yang lama tapi ternyata sudah ada aturan yang terbaru. Termasuk juga kita juga akan berkonsultasi masalah itu dengan BPOM,” ungkapnya.

Diketahui, Perda Kota Metro Nomor 3 tahun 2008 tentang peredaran miras dinilai telah usang dan belum diperbaharui sejak tahun 2008. Itu menyusul diterbitkannya Permendag Nomor 25 tahun 2019 mengatur ketentuan peredaran dan penjualan minimal beralkohol dengan kadar tertentu dengan syarat mengantongi izin. (ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button