NEWS

Soal Kenaikan PBB, BPPRD : Warga Bisa Ajukan Keringan Pajak

RADARMETRO.ID – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memastikan warga bisa mengajukan keringanan atas naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski demikian pengajuan keringanan harus dilakukan dengan beberapa persyaratan.

“Untuk pengurangan pajak diperbolehkan dengan beberapa kriteria. Ini terutama bisa diajukan dengan syarat warga yang kurang mampu,” ujar Kabid Pembukuan BPPRD Kota Metro, Juwanda, Kamis (12/5/2022).

Menurutnya, selain warga kurang mampu masyarakat juga boleh mengajukan pengurangan dengan syarat merupakan veteran, pensiunan, penerima PKH, atau janda yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Kemudian jika memiliki usaha, usaha tersebut mengalami pailit dengan putusan pengadilan.

“Lalu, pemilik walet misalnya tidak lagi berproduksi dengan keterangan kelurahan. Untuk persentase pengurangan diberikan dengan ketentuan tidak dibawah ketentuan pajak tahun sebelumnya,” jelasnya.

Diakuinya, kenaikan pajak tahun ini terjadi lantaran adanya pengurangan dana stimulus dari pemerintah. Bila tahun 2019 hingga 2021 lalu pemerintah memberikan dana stimulus hingga 90 persen, tahun ini terbesar hanya 60 persen.

“Selain itu mengapa petuk pajak naik karena sejak tahun 2019 terjadi analisa terhadap penilaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Sehingga pada tahun 2019 terjadi kenaikan NJOP. Mengapa terjadi perubahan NJOP karena stimulus yang diberikan pemerintah mengalami penurunan. Untuk tahun 2022 diberikan hanya 20-60 persen, berbeda dari sebelumnya sampai 90 persen,” paparnya.

Diakuinya, dengan berubahnya persentase stimulus tersebut maka persentase yang dikurangi tersebut membuat nilai hasil pajak menjadi besar. Menurutnya, pihaknya juga telah mendapatkan teguran dari BPK yang menanyakan mengenai stimulus tersebut.

“Memang stimulus 3 tahun berturut-turut tidak dapat diberikan sama. Sehingga kami memberanikan diri untuk memberikan stimulus berbeda. Namun untuk objek yang tidak sanggup membayar, kami memberikan solusi untuk mengajukan keringanan kepada BPPRD. Kami juga sudah membentuk tim BPPRD untuk mengajukan keringanan. Sehingga solusi yang diberikan adalah pengurangan pajak kepada wajib pajak,” paparnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Metro memanggil BPPRD dalam rapat dengar pendapat (Hearing). Hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi II tersebut digelar di Official Room DPRD setempat. Itu menyusul naiknya nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai hingga 1000 persen.

Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar mengatakan, hearing tersebut digelar lantaran banyak keluhan masyarakat khususnya para pamong mengenai naiknya nilai PBB di masing-masing warga. Bahkan kenaikan pajak tersebut bisa mencapai hingga 1000 persen.

“Kenapa kita panggil BPPRD, nilai pajak tahun 2021 dengan tahun 2022 ada perbedaan yang signifikan. Bahkan bukan hanya 100 persen kenaikan bisa mencapai 500 sampai dengan 1000 persen per objek pajak. Kondisi ini membuat pamong masing-masing kelurahan takut menyampaikan ke warga,” katanya, Rabu (11/5/2022).

Ia mencontohkan salah satu objek pajak yang sebelumnya hanya bernilai Rp136.000, naik menjadi Rp1.340.000. Kondisi tersebut membuat pertanyaan masyarakat mengenai kenaikan nilai pajak yang lebih 1000 persen. “Masyarakat sekarang tidak berfikir ada stimulus 90 persen yang diberikan. Tapi kenaikan pajak saat ini mencapai 1000 persen lebih,” tutupnya. (ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button