ARTIKELPEMBACA

MALU MENGAKU SEBAGAI WARTAWAN

Pers menjadi salah satu dari empat pilar demokrasi pasca reformasi 1998. Pers diharapkan menjadi bagian penting dalam mengontrol penguasa. Oleh sebab itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjadi landasan kebebasan pers. Dengan adanya undang-undang pers itu, diharapkan tidak ada lagi pemberedelan, wartawan atau jurnalis bisa menyampaikan kabar berita yang tidak baik tentang pemerintah dengan tujuan menjadi kontrol sosial dan kebijakan. Selain itu tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan saat melakukan tugas-tugas jurnalistiknya di lapangan. Bahkan yang lebih baik lagi, ditopang dengan keterbukaan informasi publik, semakin membuat kerja jurnalistik lebih mudah dan cepat.

Saat itu, profesi wartawan atau jurnalis benar-benar didambakan karena dinilai sebagai orang yang tahu segala hal. Menjadi kebanggaan keluarga dan diri sendiri, karena bisa menyajikan informasi langsung dari lokasi kejadian tanpa hambatan, bisa menyebarluaskan informasi yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Bahkan tidak jarang jurnalis menjadi tempat bertanya segala hal oleh orang pada umumnya. Mau ditanya politik bisa, ditanya masalah hukum jadi, diajak diskusi soal pariwisata tidak jadi masalah. Ada kebanggaan mengaku sebagai wartawan karena mengetahui banyak hal dan bisa menyelesaikan banyak masalah. Sungguh profesi yang sangat diidam-idamkan meski secara salary belum maksimal. Tapi itu dulu.

Saat ini sudah berubah. Perkembangan zaman dan teknologi serta pemahaman kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang kebablasan, membuat profesi jurnalis tidak lagi jadi panutan. Saking keblingernya, keberadaan Dewan Pers sebagai buah dari UU Nomor 40 Tahun 1999 bahkan diragukan dan diserang kredibilitasnya. Sehingga munculah macam-macam organisasi pers yang saya sendiri bingung rujukannya apa. Karena sebagai sebuah profesi, jurnalis atau wartawan sudah selayaknya dibekali dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sama dengan profesi-profesi lain seperti dokter yang memang harus menjalankan kode etik kedokteran. Pemahaman kebebasan yang kebablasan ini yang kemudian menjadikan profesi jurnalis tidak lagi dirindukan, tidak lagi diinginkan kaum intelektual yang idealis.

Hanya bermodal berani tampil, berani marah, dan berani keras, plus KTA wartawan, sudah berani mencari narasumber meski dengan pengetahuan KEJ dan intelektualitas yang minim. Bahkan tidak jarang, menulis berita saja tidak bisa, tapi sudah kemana-mana dengan gagahnya menyebut dirinya sebagai wartawan. Perilaku ini yang kemudian membuat saya yang sejak 2005 mulai belajar menulis berita, takluk bahkan sampai malu jika mengaku diri ini sebagai wartawan saat reuni sekolah, saat bertemu sahabat di luar profesi. Saya menyitir sedikit cerita dan pengalawan kawan saya, yang sampai tiga kali gagal menikah karena selalu mengatakan kepada calon mertuanya bahwa profesinya adalah wartawan. Beruntung saat ini kawan saya itu akhirnya menikah, walau secara usia terlambat karena seringnya tidak sampai ke jenjang pernikahan hanya karena profesinya tersebut.

Saya beruntung karena menjadi salah satu dari segelintir orang yang berprofesi sebagai jurnalis, yang dijadikan sebagai informan ahli oleh Dewan Pers untuk mengukur Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2021 dan 2022. Dalam kesempatan itu, saya dan teman-teman informan, satu suara meminta agar Dewan Pers bersikap tegas terhadap keberadaan organisasi pers dan juga profesi jurnalis. Ditambah lagi dengan munculnya kasus salah satu ketua umum organisasi pers yang melakukan perusakan karangan bunga di Mapolres Lamtim yang berujung dengan ditetapkannya sebagai tersangka. Ini menjadi langkah awal Dewan Pers untuk bergerak melakukan penyelarasan dan pendidikan jurnalistik serta sosialisasi KEJ kepada seluruh insan pers.

Berdasarkan informasi dari laman dewanpers.or.id, ada tujuh asosiasi perusahaan pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers. Untuk diketahui, untuk menjadi konstituen Dewan Pers harus melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah verifikasi sampai ke tingkat daerah. Tujuh asosiasi perusahaan pers yang tercatat di Dewan Pers antara lain Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Sementara itu organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers hanya ada empat, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Seluruh organisasi wartawan yang terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers itu, diwajibkan untuk melakukan pelatihan dan menerapkan kode etik jurnalistik. Sehingga diharapkan dalam setiap proses peliputan atau kegiatan jurnalistiknya, tidak berbenturan di lapangan. Termasuk memeras, yang memang bukan kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam kode etik jurnalistik atau di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Memeras merupakan tindak pidana umum, yang tidak dibenarkan dilakukan oleh siapa pun termasuk seorang wartawan. Oleh sebab itu, Dewan Pers tidak akan melakukan bantuan mediasi terhadap kasus-kasus pemerasan atau perusakan fasilitas umum karena tidak masuk dalam kerja-kerja jurnalistik.

Dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022, kasus yang terjadi di Lampung Timur terkait organisasi pers yang terlibat kericuhan di Polres Lamtim, Dewan Pers jelas pada sikapnya bahwa itu tidak berkaitan dengan tugas jurnalistik. Sehingga ranahnya bukan di Dewan Pers, melainkan masuk ke delik aduan pidana umum. Selain itu, organisasi pers yang terlibat dalam persoalan itu, memang bukan konstituen Dewan Pers.

Salah satu solusi yang kami tawarkan dalam IKP 2022 adalah, Dewan Pers harus secara gamblang deklarasi terkait kebebasan pers seperti apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Sehingga hal itu bisa menjadi acuan dan pendidikan bagi orang atau stakeholder yang berada di luar dunia kewartawanan. Selama ini masih ambigu,sebenarnya seperti apa dan siapa yang bertanggungjawab atas menjamurnya oknum wartawan dadakan. Yang konon katanya, dari latar belakang pendidikan saja tidak memenuhi kriteria alias tidak tamat SMP. Atau bahkan menulis saja tidak bisa, melainkan hanya bermodal keberanian semata dan berlindung di balik kebebasan berserikat.

Hal ini disambut baik oleh Dewan Pers yang akan terus berbenah, mulai dari menambah sumber daya manusia agar bisa bekerja lebih maksimal. Selain itu, akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi terkait bagaimana menyikapi dengan menjamurnya media online. Bahkan, Dewan Pers juga akan meningkatkan intensitas pelatihan jurnalistik termasuk melalui uji kompetensi wartawan (UKW) melalui organisasi pers maupuan perusahaan pers, agar dapat meningkatkan level wartawan di lapangan.

Jika ini semua terus dibenahi dan bisa diimplementasikan sampai ke bawah, tentu saja akan memperbaiki citra jurnalis di mata masyarakat luas. Bahkan mata uji kode etik jurnalistik di setiap UKW, saat ini diwajibkan untuk ada dan skor harus tinggi. Semoga ke depan dunia pers semakin baik di mata masyarakat dan dapat kembali ke jalurnya sebagai sebenar-benarnya pilar ke empat demokrasi dengan menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik. Sehingga, tidak lagi ada keraguan dalam diri untuk memperkenalkan diri saya adalah wartawan dan saya bangga. (*)
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button