NEWS

Kadin Ajak Pemerintah Perketat Masuknya Hewan Qurban Dari Luar Daerah

RADARMETRO.ID : Menjelang Hari Raya Idhul Adha 1443 H Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), mengajak pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan masuknya hewan qurban dari luar daerah, Rabu (15/6).

Ketua Kadin Lamtim Sidik Ali didampingi Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan Lingkungan Hidup Amin Husni Sanjaya, serta wakil Ketua Bidang Media Massa Pos dan Telekomunikasi Damiri dikantor kadin lamtim di Jl.Ki Mas Putera No.25 kompleks Pemkab lampung timur sukadana ilir, meminta secara khusus kepada Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo agar melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, pemerintah kabupaten Lamtim lebih meningkatkan pengawasan dan memperketat lalu lintas hewan masuk dari luar daerah.

“Hewan qurban dari luar daerah harus diperketat masuk ke Lamtim, serta berkordinasi dengan Balai Karantina Hewan langkah tersebut sebagai bentuk kewaspadaan untuk mengantisipas penyebaran penyakit hewan menular, yakni wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan qurban jenis sapi menjelang Hari Raya Qurban,” terang Ketua Kadin lamtim Sidik Ali.

Menurutnya, selain itu pihak dinas peternakan dan pertanian di kabupaten Lamtim tidak mudah memberikan surat sertifikasi untuk pengeluaran dan masuknya hewan ternak ke kabupaten Lamtim.

“Semua itu dilakukan untuk menjaga stok kebutuhan hewan potong qurban bagi masyarakat dan stok daging segar pada hari raya qurban dalam keaadaan sehat dan bebas dari penyakit,” tutur Sidik Ali.

Sidik Ali Menjelaskan, jika wabah PMK hanya ditangani dengan cara normal akan berdampak merebaknya penyakit PMK di hewan ternak yang ada di kabupaten Lamtim. Diketahui bahwa sebagian masyarakat lamtim banyak yang menggantungkan hidupnya dari usaha peternakan.

“Menurut hemat kadin Pemerintah Kabupaten Lamtim dapat mengambil langkah-langkah strategis sebagai tanggung jawab serius untuk pencegahan dan penanganan wabah PMK seperti menerbitkan Regulasi atau payung hukum yang jelas sebagai dasar menghadapi keadaan dan situasi luar biasa dalam kasus PMK ini. Regulasi tersebut juga dapat menjadi panduan peternak yang selama ini menggantungkan usaha pada pinjaman perbankan, agar memperoleh cicilan misalnya terkait relaksasi cicilan dimana saat seperti ini pihak bank tidak berani mengeluarkan kebijakan Relaksasi kerena tidak ada dasar payung hukumnya,” jelasnya.

Pihak Bank saat ini lanjutnya, masih memberlakukan kredit kepada para peternak seperti keadaan Normal. Oleh karena itu jika wabah PMK tidak diatasi secara serius, cepat dan simultan akan berdampak meningkatnya angka kemiskinan mengingat angka kemiskinan di kabupaten lampung timur tahun 2022 meningkat menjadi 15 % Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung timur.

“Kejadian wabah itu mengembalikan Indonesia sebagai negara yang tidak lagi bebas penyakit mulut dan kuku setelah Indonesia diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai negara bebas penyakit mulut dan kuku sejak 1990,” tutupnya. (Tim)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button