NEWS

Harga Minyak Goreng Dipatok Rp14 Ribu Per Liter, Disdag Pantau Ritel Modern di Metro

RADARMETRO.ID – Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga minyak goreng 14 ribu rupiah disikapi Pemerintah Kota Metro. Untuk memantau harga minyak goreng Pemkot melalui Dinas Perdagangan (Disdag) melakukan pemantauan di sejumlah ritel moderen di Bumi Sai Wawai.

Dikonfirmasi awak media, Kepala Disdag Kota Metro, Leo M. Hutabarat, mengatakan pemantauan harga minyak goreng tersebut telah dilakukan sejak 3 hari lalu. Menurutnya berdasarkan hasil pemantauan sementara belum ditemukan harga minyak goreng yang melebihi harga yang telah ditetapkan.

“Untuk Dinas Perdagangan sudah 3 hari berturut-turut monitoring ke Alpa dan Indomart. Hasil semua sudah sejak di perintahkan oleh Menteri Perdag sudah dilaksanakan yaitu jual Rp14.000 per liter dan sampai hari ini lancar,” terangnya, Jumat (21/1/2022).

Selain beberapa ritel moderen, kata Leo, pemantauan juga dilakukan di supermarket dan mini market lainnya. Seperti dilakukan di Chamart dan Supermaket Chandra. Hasilnya keduanya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. “Chandra dan Mini Chandra juga sudah Rp14.000,” terangnya.

Ia menambahkan, pemantauan juga akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat maupun pengusaha lainnya untuk tidak melakukan penimbunan.

“Sesuai Intruksi pemantauan masih dilakukan di ritel moderen. Untuk pasar rakyat atau warung-warung tidak. Tapi kalaiu ada yang melanggar, contoh mau menimbun sanksi dipidana,” tukasnya.

Diketahui, melalui siaran pers Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Pemerintah terus
berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Terkait tingginya harga minyak goreng, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng
dengan harga setara Rp14.000/liter.

Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga merupakan upaya lanjutan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000/liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

“Untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga. Melalui kebijakan ini diharapkan
masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh Pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan
Muhammad Lutfi.

Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan untuk pasar
tradisional diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.

“Ritel modern akan menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022, pukul 00.01 waktu setempat, dan kepada masyarakat diharapkan tidak memborong (panic buying) karena stok minyak goreng dalam jumlah yang sangat cukup,”
tambah Mendag.

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.

Kebijakan ini, kata Mendag, telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel modern, dan pada prinsipnya baik produsen maupun ritel modern mendukung kebijakan
pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Sampai dengan saat ini, sebanyak 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.

Terkait kebijakan ini, Mendag Lutfi menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri tetap tersedia sehingga harga minyak goreng tetap dalam kondisi stabil.
Mendag Lutfi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 24 Januari 2022.

Permendag ini mengatur ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE). Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan; dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan. (ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button