NEWS

Benarkan Penangkapan, Kabag Hukum Setda Metro :Kasus Tipikor Tidak Ada Pendampingan Hukum dari Pemda

RADARMETRO.ID – Pemerintah Kota Metro memastikan tidak memberikan pendampingan hukum pada kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Meski demikian Pemkot membenarkan adanya penahanan terhadap tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota MetroMetro Eka Irianta.

“Iya ini ada penahanan selama 20 hari kedepan. Kalau untuk perkara korupsi, terorisme dan narkoba pemda tidak bisa memberi pendampingan hukum,” terang Kabag Hukum Setda Kota Metro, Ika Pusparini Anindita Jayasinga usai penetapan tersangka, Kamis (19/5/2022.

Ia mengaku kedatangan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari Metro) untuk mengingat mantan Kepala DLH tersebut merupakan ASN. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. “Karena Pak Eka ini kan bagian dari ASN tentunya ini akan menjadi perhatian,” tutupnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Eka Irianta resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran pemeliharaan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2020.

Penetapan tersangka dilakukan paska dilakukannya pemeriksaan selama 4 jam di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, Kamis (19/5/2022). Tersangka dibawa menggunakan kendaraan tahanan Kejari Metro sekitar pukul 14.00 WIB menuju Lapas Kelas II B Kota Metro.

Dikinfirmasi awak media usia pemeriksaan, Eka Irianta enggan berkomentar. Tersangka langsung menuju mobil tahanan dengan wajah menunduk.

Kejari Kota Metro, Virginia Hariztavianne didampingi Kasi Intel Kejari Metro Debi Resta Yudha menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

“Dari hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik terhadap tindak korupsi bahwa tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Sehingga Kejaksaan resmi menetapkan sebagai tersangka,” paparnya.

Ia mengaku, untuk besarnya kerugian negara masih dalam perhitungan oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Namun berdasarkan berkas-berkas yang dikirimkan sementara kerugian mencapai kurang lebih Rp500 juta.

“Untuk kerugian negara masih dalam penghitungan BPKP. Namun dari berkas-berkas yang dikirimkan merugikan negara kurang lebih Rp500 juta,” paparnya.

Sementara itu, dalam kasus tersebut tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor. “Dengan minimal hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tukasnya. (ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button