NEWS

Aktifitas Masyarakat Dibatasi, Satpol PP Turunkan 4 Tim Operasi Yustisi

RADARMETRO.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro kembali melakukan operasi Yustisi. Ini dilakukan menindaklanjuti Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 di Kota Metro. Operasi dilakukan dengan membagi 4 tim mulai dari pemantau pesta atau resepsi hingga aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

“Sudah mulai. Kemarin ada satu pesta pernikahan yang kita beri peringatan. Kami beri peringatan agar melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) dan tidak makan di tempat. Khusus untuk tamu atau undangan hanya diperbolehkan menggunakan nasi kotak,” terang Kasat Pol PP Imron melalui Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Metro, Yosep Neno Taek, Senin (14/2/2022).

Ia mengatakan, sesuai dengan Intruksi Walikota Nomor 4 tahun 2022 untuk kapasitas pesta pernikahan dibatasi maksimal 50 persen. Selanjutnya, untuk tempat usaha pihaknya sudah melakukan sosialisasi agar tetap melaksanakan Prokes. Mengenai pembatasan jam operasional, lanjut Yosep, pengusaha tetap dibatasi hingga pukul 9 malam.

“Intruksi ini sudah kita kirim ke tempat-tempat usaha agar Prokes tetap dilaksanakan. Kalau untuk musik dibatasi biasanya 2 salon ini hanya 1 salon agar ekonomi tetap jalan. Untuk penertiban pusat pembelanjaan sedang jalan,” paparnya.

Ia menjelaskan, untuk pembagian tim operasi tersebut diantaranya tim pemantau khusus resepsi pernikahan, tim pemantau PTM di sekolah, operasi Yustisi malam, dan operasi penggunaan platform digital peduli lindungi pada setiap OPD dan pusat pembelanjaan.

“Jadi tempat-tempat pelayanan umum dan OPD wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Tim kita turunkan untuk memantau lokasi-lokasi yang belum menyediakan platform digital Peduli Lindungi,” paparnya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut telah diberlakukan sejak 10 hingga 22 Februari mendatang. Meski demikian aturan tersebut akan diberlakukan dengan melihat perkembangan pandemi Covid-19.

“Nanti dilihat situasinya kalau Omicron ini naik ya kita akan perketat lagi. Karena itu Protokol Kesehatan harus tetap dilaksanakan diimbangi dengan ekonomi masyarakat. Kecuali untuk sekolah wajib untuk melaksanakan pembelajaran daring,” tukasnya. (ria)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button